Network
”Kalau harga diseragamkan, bingung juga,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati berharap pemerintah tidak mengeluarkan aturan yang menyulitkan dan menambah beban rakyat.
Persoalannya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini berubah-ubah dan dalam beberapa hal tidak sinkron.
Diskriminasi syarat PCR bagi publik disadari pemerintah. Kementerian Perhubungan tengah melakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait rencana implementasi tes PCR sebagai syarat perjalanan di semua moda transportasi.
Akan tetapi, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus pada penerapan wajib PCR di moda transportasi udara, sekaligus melakukan evaluasi dari waktu ke waktu.
”Pak Menko Marves sudah menyatakan hal tersebut (kewajiban PCR untuk semua moda transportasi). Untuk teknisnya tentu harus dibahas bersama semua kementerian dan lembaga terkait dulu,” kata Adita.
Kepentingan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mengkritik kebijakan tes PCR atau tes deteksi Covid-19 yang diduga menguntungkan kelompok bisnis tertentu.
Koalisi yang terdiri atas ICW, YLBHI, LaporCovid-19, Lokataru tersebut menyatakan, penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.
Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR jadi syarat untuk seluruh moda transportasi.
Ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah empat kali. Saat awal pandemi, harga PCR belum dikontrol pemerintah sehingga harganya sangat tinggi, bahkan mencapai Rp2,5 juta.
