Network
”Kalau kita bicara barang publik, itu harus memperhatikan yang namanya ability to pay, kemampuan masyarakat untuk membayar,” kata Anggota Ombudsman Robert Endi Jaweng.
Menurut Robert, jika ada ketidakmampuan masyarakat melakukan tes PCR, pemerintah harus turun tangan dan memberi solusi.
”Jika ada sebagian atau bahkan mungkin semua masyarakat tidak berada dalam kemampuan optimal, kemudian negara harus masuk. Masuknya lewat apa, subsidi. Bahkan kalau memang ini barang publik murni, digratiskan,” ujarnya.
Menurut Robert, mayoritas masyarakat sudah mengerti dan paham tentang antisipasi penyebaran Covid-19 melalui testing PCR.
Akan tetapi, harga tes PCR tidak sesuai dengan kemampuan ma syarakat. Oleh karena itu, ia meminta tes PCR digratiskan seperti vaksinasi.
”Kalau kita bicara dalam konteks barang publik, kalau ada vaksin program, mestinya ada PCR program. Sebenarnya, bahasa gratis itu bukan bahasa yang tepat dalam konteks barang publik, tapi untuk mempermudah pemahaman, karena satu sisi ada vaksin program, bolehlah kita menyebutnya vaksin gratis, PCR gratis,” ucapnya.
Dalam diskusi lain dengan tema ”Plus Minus Tes PCR untuk Seluruh Moda Transportasi", Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, dr. Eva Sri Diana Chaniago mempertanyakan urgensi wajibnya tes PCR di seluruh moda transportasi.
”Saya ini sebagai dokter yang berada di lapangan. Saya sehari-hari bersentuhan dengan pasien Covid-19, mohon maaf, urgensinya di mana ini?” katanya, Sabtu 30 Oktober 2021.
Di lain pihak, Sekjen Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia, Rendy H. Teguh mengatakan, penyeragaman tes PCR yang dikeluarkan pemerintah membingungkan.
Soalnya, harga tes PCR tak bisa diseragamkan. Renny beralasan, terdapat beberapa komponen di dalamnya yang memerlukan perhitungan tersendiri, mulai dari yang berkaitan dengan jenis-jenis PCR, investasi alat hingga teknologi yang berdampak kepada kecepatan hasil tes PCR.
