Network
Selain biayanya masih relatif mahal, kewajiban syarat tes PCR untuk perjalanan penerbangan pun menjadi kontroversi. Soalnya, tes PCR hanya diberlakukan untuk sektor penerbangan.
Dalam konteks pelayanan tes PCR, dampak lanjutan dari ketidakmampuan pemerintah itu kemudian dibebankan kepada penyedia layanan kesehatan dan masyarakat.
”Kenapa dari awal pemerintah tidak menanggung biaya pokok screening yang sifatnya program, seperti screening untuk tenaga kesehatan? Untuk lokasi yang strategis? Untuk perjalanan-perjalanan yang diperbolehkan?” kata Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Mahesa Paramadipa dalam diskusi webinar bertajuk ”Ribut-ribut PCR”, Sabtu 30 Oktober 2021.
Baca Juga: Demi Antisipasi Penularan Covid-19 di Sekolah, Ini Dia Solusi Dinkes Surabaya untuk Mengatasinya!
Baca Juga: Update! 7 Tempat Wisata Bali yang Sudah Buka, Cek Harga Tiket dan Aturan Saat Pandemi Covid-19
Mahesa menilai, akibat dari hal tersebut, masyarakat berkorban lebih banyak lagi dalam hal tes PCR.
Padahal, pemerintah seharusnya memperhitungkan modal PCR setelah menerima masukan dari beragam pihak yang ber kepentingan.
Mahesa justru menilai, merujuk sesuatu aturan dalam kondisi darurat, sejatinya konsep tes pemeriksaan PCR seharusnya bisa sama dengan vaksinasi Covid-19 yang digratiskan dari pemerintah. Hal itu sebagaimana kondisi darurat yang diatur di dalam UU Kesehatan dan dalam pe nanggulangan bencana dalam situasi darurat.
”Pandemi masuk ke bencana nonalam, pemerintah pusat dan daerah menanggung semua pembiayaan semua prasarana, termasuk di dalamnya penanggulangan wabah dan beberapa turunan. Salah satunya tindakan epidemiologis, tes PCR sebagai metode skrining atau testing. Mengacu pada UU, maka seharusnya pembiayaan PCR dalam skrining program pemerintah harusnya ditanggung,” ujarnya.
Saat ini, kata Mahesa, adalah situasi yang menyakitkan masyarakat karena lebih berkorban banyak.
