Network
Tepatnya tahun 2019, Raja Juli Antoni sudah menjadi Sekjen PSI. Namun saat itu, ia terancam dipenjara oleh Bawaslu.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan anggota Mochamad Afifuddin, melaporkan dirinya atas tuduhan berkampanye di luar masanya.
Sikap Bawaslu saat itu dilator belakangi oleh polling yang dilakukan PSI mengenai kandidat Wakil Presiden dan Susunan Kabinet Jokowi 2019. Polling itu muncul di koran lokal.
Proporsi logo PSI kala itu mencapai sekitar 5% dari total luas halaman. Pihak PSI mengatakan bahwa pencantuman itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pembuat polling.
Menurut Politisi PSI Niluh Djelantik, apa yang dilakukan PSI saat itu adalah bagian dari upaya PSI untuk mendorong “public discourse”, yaitu untuk memantik diskusi terkait siapa yang layak menduduki jabatan publik.
Adapun dalam materi polling itu, tidak ada nama dan foto pengurus PSI. Sebanyak 23 nama elit dari partai lain yang justru dimunculkan.
Tak terima tuduhan Bawaslu, politisi PSI tidak setuju bahwa jajak pendapat itu dikategorikan sebagai bentuk kampanye yang melanggar hukum.
PSI kemudian membandingkan dengan iklan partai lain yang mencantumkan logo dan foto ketua umum. Juga para elit partai di berbagai media massa cetak dan televisi.
Politisi PSI lainnya terus meyakinkan bahwa itu bukan kampanye. Karena pada polling itu tidak terdapat visi, misi, dan program partai. Sehingga tidak melanggar Pasal 274 Ayat 1 UU Pemilu.
Adanya polling itu, PSI bermaksud untuk melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa Partai Politik ada dengan tujuan untuk mendorong partisipasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.
