Network
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Jokowi Ingatkan Booster
Hukuman untuk penghina Presiden dan Wakil Presiden pun akan naik jika disebarkan melalui media sosial dan media massa.
Hal itu tercantum dalam Pasal 219 yang berbunyi:
"Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ini pun hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, seperti dikutip JOMBANG UPDATE dari Pikiran-Rakyat.com dalam artikel Menghina Presiden Bisa Dipenjara 4,5 Tahun atau Denda Rp200 Juta dalam Rancangan KUHP.
Hal itu dijelaskan dalam Pasal 220 yang berbunyi:
"(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219
hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden".
Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan
atau harkat dan martabat diri” dalam Pasal 218 ayat (1) pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.
"Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah," ucap penjelasan aturan tersebut.
