Network
"Kami menyetujui adanya perbaikan data seluruh Indonesia tahun anggaran 2021. Hal itu artinya Komisi 8 memang sepakat dengan Menteri Sosial mengenai data kemiskinan ini menjadi data yang harus diperbaiki dan harus dirapikan. Karena hal tersebut bisa berakibat (berimbas) dengan anggaran yang digelontorkan," ungkap Yandri Susanto.
Dalam rapat tersebut Risma menyampaikan guna menyelesaikan polemik data ganda ia bekerjasama dengan berbagai pihak.
Ia bahkan sempat mengunjungi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hingga 10 kali untuk menuntaskan perihal data Bansos.
"Selama jadi menteri, saya sudah 10 kali ke BPK. Karena saya harus konsultasi terus. Ini ada temuan BPK, mengenai masalah teknis," ungkapnya.
Baca Juga: Daftar Nama 9 Pegawai KPK yang Ajukan Permohonan Uji Materi Tes TWK ke Mahkamah Konstitusi
Risma sempat kaget terkait temuan data yang disampaikan BPK.
"Saya bersyukur di BPK tidak ada media, meskipun saya kesana 10 kali, tidak ada yang muat (memberitakan). Banyak sekali (temuan) saya sempat kaget waktu itu," ungkap Mensos.
Risma mengaku tidak menghadiri beberapa undangan media karena ingin menyelesaikan urusan data di BPK.
"Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan-pemeriksaan BPK ini agar clear. Karena kalau tidak maka tahun depan saya akan ditagih lagi hasilnya bagaimana progres kedepannya," paparnya.
