JOMBANG UPDATE - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah resmi mengankat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.
Pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia digelar pada Kamis, 24 November 2022.
Adapun Pengawasan Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin telah memberi keterangan tertulis bahwa pengangkatan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia telah disetujui oleh Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah.
Keputusan pengangkatan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia diambil setelah melakukan penyempurnaan pandangan melalui pertemuan dengan raja-raja Melayu.
Baca Juga: Program Listrik Gratis PLN Telah Terealisasi Sebanyak 12.865 RT Miskin di Jabar
Pengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia diatur Pasal 40 (2) (a) dan Pasal (43) (a) Konstitusi Federal yang menyebutkan tentang wewenang Raja Malaysia untuk menunjuk Perdana Menteri/
Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah diketahui menghadiri dan memimpin musyawarah dengan para raja Melayu di Istana Negara.
Musyawarah khusus tersebut juga membahas tentang proses pengangkatan Perdana Menteri baru setelah dilakukan pemilihan umum ke 15 pada 19 November 2022 lalu.
Anwar Ibrahim melakukan Upacara Pemberian Akta Pengangkatan, Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan dan Kesetiaan untuk tempo lima tahun mendatang.
Ia akhirnya menjadi Perdana Menteri Malaysia setelah perjuangan panjang. Bahkan, ia harus menjalani nyaris satu dekade hidup di penjara.
Anwar Ibrahim merupakan pemimpin oposisi dalam protes jalanan pada tahun 1990an melawan guru sekaligus musuhnya, Mahathir Mohamad.
Anwar memulai karakter politik sebagai pemimpin pemuda Islam berlanjut bergabung Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) bersama pimpinan Perdana Menteri Mahathir yang juga memimpin aliansi Barisan Nasional.
Pada awalnya, Mahathir berpikir bahwa anak didiknya itu adalah calon penggantinya kelak.
Namun akibat beberapa skandal dan perbedaan pendapat tentang penanganan krisis keuangan Asia pada 1998, Anwar disebut tidak layak memimpin Malaysia karena karakternya.
Pada akhirnya di tahun 2018, keduanya berdamai sebentar untuk menggulingkan bersama kekuasaaan aliansi politik yang pernah mereka miliki.
Kemudian, keduanya kembali berselilisih dalam dua tahun dan mengakhiri masa pemeritahan mereka berusia 22 bulan.
Kala itu, Malaysia terjerumus dalam periode ketidakstabilan.
Terpilihnya Anwar Perdana Menteri Malaysia membuat akhir krisis politik setelah pemilihan umum pada 19 November 2022 lalu dengan menempatkan parlemen ke posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Meskipun blok progresif milik Anwar memenangi kursi terbanyak di parlemen, tetapi hasil peroleh suara tidak mencapai mayoritas.
Kepada Reuters dalam sebuah wawancara sebelum pemilihan, Anwar menyatakan akan berusaha menekan pemerintahan dan antikorupsi, membersihkan negara Malaysia dari rasisme dan kefanatikan agama.
Sebagai informasi, Anwar sering menyerukan inklusivitas dan perombakan sistem politik di negara terkenal multietnis.
Sekitar 70 persen populasi Malaysia dari hampir 33 juta terdiri dari etnis Melayu Muslim, sisanya kelompok etnis China dan India.
Anwar menyerukan penghapusan kebijakan mendukung orang Melayu dan akhiri sistem patronase membuat koalisi penguasa terpanjang Malaysia, yaitu Barisan Nasional tetap berkuasa.
Seruan reformasi bergema di Malaysia dan masih jadi janji utama aliansinya.
Pendukung Anwar mengungkapkan harapan pemerintahan Anwar bisa mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara 3 etnis.
Analisi politik ISEAS-Yusof Ishak Institue Singapore, James Chai, mengatakan Anwar muncul sebagai pemimpin Malaysia di masa yang sangat tepat.
Selain itu, Pengamat Hubungan Internasional Dino Patti Djalal memperkirakan hubungan Indonesia dan Malaysia ditunjuknya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.***